Eksplisit.com, MAKASSAR - IIPJ Sekda Kota Makassar,
Firman Hamid Pagarra menghadiri lokakarya yang diselenggarakan oleh Kementerian
Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, di Holiday inn and Suite Jakarta
Gajah Mada, Selasa (7/05/2024).
Dibuka
langsung oleh Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama, Sekretariat Jenderal
Kemendagri RI, Ahmad Fajri, kegiatan ini mengangkat tema “Peran strategis
pelaksanaan kerja sama daerah dengan luar negeri dalam rangka mendukung
penyediaan pelayanan publik di bidang pengelolaan sampah”.
Sejalan
dengan tema tersebut, kehadiran Firman Pagarra menjadi komitmen kuat untuk
terus mendorong kota Makassar menjadi kota Low Carbon City dengan ketersediaan
pelayanan publik pada pengelolaan sampah yang mumpuni.
Firman
Pagarra mengatakan visi misi Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto khususnya
menjadikan Makassar sebagai Kota Low Carbon City dibuktikan dengan adanya
kerjasama yang telah terjalin antara Pemerintah Kota Makassar dan United States
Agency International Development (USAID) Indonesia lewat program Clean Cities,
Blue Ocean (CCBO).
“Tema
hari ini sejalan dengan visi misi kami. Kurang lebih sudah tiga tahun kota
Makassar sudah bekerjasama dengan pihak USAID lewat program CCBO. Ini salah
satu program untuk mendukung transformasi Makassar menjadi kota dengan emisi
karbon rendah,” ucap Firman.
Dia
menjelaskan, program CCBO ini bertujuan untuk membentuk ekosistem pengelolaan
sampah yang berkelanjutan.
Serta
mendorong adanya desentralisasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
Karenanya,
konsen Pemerintah Kota mewujudkan Makassar Low Carbon City ini juga tengah
berjalan melalui beberapa program pendukung.
“Kota
Makassar sangat dukung penerapan emisi karbon rendah. Terbukti adanya panel
surya yang dibuat di sekolah-sekolah dan puskesmas. Penggunaan mobil dan motor
listrik di dinas-dinas perkantoran,” tuturnya.
Sementara,
Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kemendagri RI, Ahmad
Fajri pada sambutan pembukanya mengungkapkan tujuan lokakarya ini dalam rangka
peningkatan pelayanan publik dan pembangunan massif di daerah.
Pemerintah
dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengatasi keterbatasan sumber
daya, baik manusia maupun keuangan.
“Salah
satu upaya untuk mengatasi keterbatasan tersebut adalah melalui kerja sama
dengan pihak luar negeri. Apalagi khususnya di bidang pengelolaan sampah,”
sebutnya.
Sebab,
katanya, jalinan kerja sama antar luar negeri dan daerah tersebut juga dapat
mempererat hubungan diplomasi Indonesia dengan pihak luar sebagai bentuk
pelaksanaan politik bebas aktif.
Pada
kegiatan ini pula terdapat sesi paparan dan tanya jawab seputar pengelolaan
sampah.
Turut
hadir sebagai narasumber yakni pihak Country Director USAID yang membahas
program CCBO yang telah berhasil terlaksana di Kota Makassar.
Selain
itu ada dari Pihak JICA yang memaparkan terkait project persampahan daerah. (*)
Tulis Komentar